PUTRI FITRIANTI RAMADHANI, - (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (588kB)
Preview	Text SKRIPSI PUTRI FITRIANTI RAMADHANI.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Putri Fitrianti Ramadhani (2022) ; Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbitnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, yang mana pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kota Pekanbaru belum maksimal dalam hal aplikasi di lapangan. Kurangnya keseriusan dari pemerintah sebagai pelaksana dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum akan sulit terlaksana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantun Hukum yang ada di Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempunyai pola pikir apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini, serta minimnya Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dan terferivikasi di Kota Pekanbaru. penelitian ini termasuk ke dalam fiqh siyasah tafidziyyah. Kata kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item