DAVID KURNIAWAN, - (2022) “SANKSI ADAT TERHADAP PEMBATALAN PEMINANGAN DI NAGARI BATIPUH BARUAH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (711kB)
Preview	Text SKRIPSI DAVID KURNIAWAN.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK David Kurniawan: “Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Peminangan di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam” Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya sanksi yang diberikan oleh adat akibat adanya pembatalan peminangan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pembatalan peminangan dan bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam. Tujuan penelitian dalam skripsi yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi adat terhadap pembatalan peminangan serta tinjauannya dalam hukum Islam. Metode pengambilan sampel menggunakan metode total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secar rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Sebagai kesimpulan dalam skripsi ini dapat bahwa sanksi adat terhadap pembatalan peminangan didasarkan kepada kain lapak yang dibawa oleh pihak perempuan ketika melangsungkan pertemuan dengan pihak laki-laki. Kain Lapak adalah kain songket panjang yang dilipat dan didalamnya berisikan uang ataupun emas. Adapun sanksi yang terjadi apabila pihak perempuan selaku yang membawakan kain lapak tersebut adalah tidak dikembalikannya kain lapak tersebut kepadanya. Kemudian apabila pihak laki-laki yang membatalkan pinangan tersebut maka sanksinya adalah membayar dua kali lipat dari kain lapak tersebut sebagaimana yang telah disepakati diawal pelaksanaan peminangan tersebut. Hasil dalam penelitian ini adalah pada dasarnya membatalkan peminangan menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat janji dan dapat dikatakan bahwasannya hukum membatalkan peminangan adalah mubah. Sanksi adat terhadap pembatalan peminangan dalam pandangan hukum Islam pada prinsipnya tidak dilarang sepanjang tidak menimbulkan kemudhoratan atau melanggar syara‟. Apabila sanksi adat terhadap pembatalan peminangan menimbulkan kemudhoratan dari kemuslahatan maka ambil kemudhoratan atau utamakan kemudhoratan.

Actions (login required)

View Item