RENDY HAMID ZULKARNAEN, - (2022) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (706kB)
Preview	Text SKRIPSI RENDY HAMID ZULKARNAEN.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Rendy Hamid Zulkarnaen (2022) : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspekif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD sebagai tempat atau wadah sebagai wujud dari demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keberadaan BPD memiliki peran yang sangat penting berada di masyarakat desa, BPD berperan sebagai pengawas dalam jalan nya roda pemerintahan desa diantaranya menampung,menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap program pembanguna yang dilakukan oleh kepala desa dan pihak desa. Keberadaan BPD di Desa Tambusai Batang Dui diatur di dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 9 tahun 2018 tentang BPD yang berbunyi BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Namun kenyataannya di lapangan terutama di Desa Tambusai Batang Dui bahwa kinerja BPD belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tambusai Batang Dui dengan tujuan unuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi fungsi BPD terutama dalam pengawasan program pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, Kepala desa, sekeretaris desa dan 2 orang tokoh masyarakat, sedangkan yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan desa dalam perspektif fiqih siyasah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari BPD berjumlah 9, kepala desa, sekrektaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat keseluruhannya berjumlah 13 orang, sampel dalam penelitian ini sebanyak populasi, teknik sampel ini dinamakan dengan teknik “total sampling” dengan menggunakan metode wawancara, obsservasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil peneltian menyimpulkan bahwa, BPD Desa Tambusai Batang Dui belum menjalankan perannya sebagai pengawas dalam pembangunan desa belum maksimal. Adapun faktor pengahambatnya yaitu kurangnya komunikasi dengan kepala desa dan kerap terlambatnya dana desa yang datang dari pihak Kabupaten sehingga mempengaruhi kinerja BPD. Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah siyar’iyah lembaga ini sesuai dengan ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai lembaga legislasi, lembaga yang palimg dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana syura, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohka Nabi SAW. Kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item