DEDY GUNAWAN, - (2022) PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (950kB)
Preview	Text SKRIPSI DEDY GUNAWAN.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dedy Gunawan (2022): Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah Skripsi ini dilatarbelakangi oleh peraturan tentang Program Keluarga Harapan, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 ayat 1. Dimana program PKH ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang di peruntukkan untuk warga miskin, adapun kategori yang berhak menerima bantuan PKH ini ialah ibu hamil dan anak usia 0 - 6 tahun, anak SD/sederajat, pesantren usia 6 - 12 tahun, anak SMP/sederajat, pesantren usia 12 - 15 tahun, dan anak SMA/sederajat, pesantren usia 15 – 21 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Tanah datar, untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui PKH di Desa Tanah Datar, untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Tanah Datar. Penelitian ini berbentuk kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi data premier yaitu: data yang digunakan langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tagan kedua). Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Tanah Datar sudah menjalankan peraturan tentang Program Keluarga Harapan, namun masih terdapat kesenjangan dalam penyaluran yang tidak tepat sasaran tersebut, seperti yang sudah mampu dalam perekonomian namun masih mendapatkan bantuan PKH ini, kendala yang dialami pemerintah Desa Tanah Datar belum terupdatenya data warga Desa Tanah Datar di DTKS Kabupaten Kampar sehingga nama yang di ajukan tidak mendapatkan bantuan PKH ini, jaringan yang kurang memadai, kurang efektifnya survei kelapangan, dan sulitnya bersosilisai antara pendaming PKH dengan penerima PKH, jika di kaitkan dengan Fiqh Siyasah terutama dalam Siyasah Maliyah, pemeritah Desa Tanah Datar sudah menjalankan kaidah fiqh yaitu untuk kemaslahatan rakyat (umat) banyak. Kata Kunci: Pelaksanaan PKH, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item