ABDEL SYAFIQ, - (2021) PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR INPRES BANGKINANG KOTA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Abdel Syafiq, (2021): Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Pasar Inpres Bangkinang Kota Salah satu tugas dari Satpol PP adalah melakukan pegawasan terhadap pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di pasar inpres banyak ditemui berjualan di area yang tidak semestinya seperti di bahu jalan dan trotoar. Keberadaan pedagang di area trotoar dan bahu jalan mengakibatkan kemacetan dan itu mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dari latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian yang terfokus pada masalah bagaimana pengawasan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di pasar inpres Bangkinang Kota dan apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di pasar inpres Bangkinang Kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Yuridis Sosiologis) dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket/kusioner, dan kepustakaan. Sampel penelitian ini berjumlah 26 orang terdiri dari kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Kabupaten Kampar 1 orang, anggota Satpol PP Kabupaten Kampar 5 orang, dan pedagang kaki lima pasar inpres Bangkinang Kota 20 orang. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan data tersier diperolah dari ensiklopedia dan yang sejenisnya. Teknik analisa pada penelitian ini adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrumen penelitian, kemudian disusun dan diatur dikelompokan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di area yang tidak semestinya seperti trotoar dan bahu jalan. Walaupun pengawasan dilaksanakan rutin setiap hari dan memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan apabila masih melanggar akan menyita lapak atau dagangan milik pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran pedagang kaki lima tentang pentingnya menaati peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan pedagang kaki lima banyak tidak mengetahui larangan berjualan di tempat-tempat tertentu sesuai dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Actions (login required)

View Item