SYUKRIADI, - (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 74 TAHUN 2016 TENTANG NAGARI MADANI DI NAGARI LAWANG KEC. MATUR KAB. AGAM MENURUT FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (947kB)
Preview	Text SKRIPSI SYUKRIADI.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Syukriadi (2021) : Implementasi Perbup No 74 tahun 2016 Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam Menurut Fiqh Siyasah. Adapun dalam penelitian ini dilatarbelakangi masalah dari terbitnya Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani, yang mana pelaksanaan Perbup ini di Nagari Lawang belum maksimal dalam hal aplikasi di lapangan. Peraturan tinggal peraturan, kurangnya keseriusan seluruh elemen masyarakat tentunya sasaran yang diinginkan untuk mewujudkan Nagari Madani di Nagari Lawang akan sulit untuk terlaksana. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam, faktor yang mempengaruhi penerapan dan tinjauan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Nagari Lawang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur‟an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam, penulis berkesimpulan bahwa Perbup ini belum maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya keseriusan seluruh elemen dalam hal implentasi di Lapangan. Hal ini menjadi faktor penghambat terwujudnya Nagari Madani, sehingga faktor pendukung yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini jika ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa kebijakan pelaksanaan Nagari Madani ini merupakan langkah untuk merespon bagaimana semestinya kehidupan zaman Nabi SAW dahulu dapat diterapkan pada zaman sekarang sesuai perkembangan yang ada. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya demi kemasalahatan umat. Akan tetapi yang terjadi dilapangan dalam hal penerapan masih jauh dari apa yang diharapkan. Kata Kunci : Nagari Madani dan Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item