Adha Enggartias, - (2021) Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (708kB)
Preview	Text ADHA ENGGARTIAS.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat dalam Undang-Undang terbaru ini bahwa fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi melainkan untuk membentuk peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, maka dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat adanya persamaan dan perbedaan dalam fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam menjalakan urusan pemerintahannya khususnya dalam mekanisme pembuatan peraturan daerah. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Adapun latar belakang penulisan pada skripsi ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Hal Pembuatan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian Dalam populasi dan sampel keseluruhan adalah sumber data yang di kumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada dan penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, Hadist dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang di tarik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Fiqih Siyasah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD ini termasuk pada sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, kemudian persamaannya adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat. Kata Kunci: Pelaksanaan-Fungsi Legislasi-DPRD-Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item