HELEN LIMBONG, - (2021) ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB V.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI Oleh : HELEN LIMBONG NIM.11775201645 Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Dumai. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai. Maka disini peneliti tertarik mengambil judul Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai? dan (2) Apa saja hambatan pada Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini, Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Dumai belum terlaksana dengan baik dan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan secara keseluruhan belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima manfaat dalam hal ini penyandang disabilitas. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran dana APBD daerah, terbatasnya pendamping khusus bagi penyandang disabilitas dan perilaku masyarakat penyandang disabilitas yang tidak percaya diri atau minder. Kata kunci : Kebijakan, Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Kota Dumai

Actions (login required)

View Item