RAHMAH, - (2021) PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (495kB)
Preview	Text SKRIPSI RAHMAH.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bejudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Lembaga Pendamping PKH Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamtan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamtan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamtan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara survey langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitian ini deskriptif, dengan cara melakukan observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, lokasi penelitian berada di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indaragiri Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah ada namun belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi malah tidak menerimanya dimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dikatakan bahwa anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) apabila keluarganya tidak mampu dan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) hal ini disebabkan beberapa faktor (i) faktor sosialisasi (ii) faktor ketidaktepatan sasaran bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (iii) faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Actions (login required)

View Item