Akbar Muhammad, - (2021) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Akbar Muhammad (2021) : Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia Dalam menjalankan kewenangannya, terdapat beberapa perbedaan antara kedua lembaga yang ini, walaupun kedua lembaga ini sama-sama menjadi lembaga legislatif di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada Dewan Perwakilan Daerah, sehingga politik bikameral di Indonesia menjadi Soft Bikameral, karena adanya lembaga yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dibanding lembaga lainnya walaupun kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai lembaga legislatif di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah Pendekatan Per Undang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sejarah dan Pendekatan Perbandingan Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Tugas dan Wewenang Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diserahkan kepada DPR. Karena kedudukannya setara dengan lembaga DPR. Akan tetapi pada kenyataan lembaga DPD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana amanat awal pembentukannya. Adapun Kendala tugas dan wewenang legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensil antara lain adalah Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lain-lain.

Actions (login required)

View Item