Robi’ul Hasri Hamidi, - (2021) PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (640kB)
Preview	Text SKRIPSI ROBI'UL HASRI HAMIDI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Robi’ul Hasri Hamidi (2021) : Pelayanan Publik Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut adanya pemekaran daerah di Kelurahan Maharatu dengan Kelurahan Pehentian Marpoyan sebagai kelurahan hasil pemekaran dari aturan yang berlaku. Dalam hal administrasi kependudukan mengalami perubahan data dan proses pelayanan publik dalam hal ini pelayanan administrasi yang berpindah pada Kelurahan Pehentian Marpoyan. Lokasi penelitian di laksanakan pada wilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi dan apakah faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sifat dari pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang menggunakan teknik Porposive Sampling. Yang di lakukan melalui observasi, wawancara dan kajian kepustakaan, data di lengkapi dari data primer, data sekunder dan data tersier. Pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan dalam hal pelayanan administrasi belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya pemekaran wilayah kelurahan bertujuan sebagai keseimbangan pelayanan kepada masyarakat namun perhatian pemerintah terhadap kelurahan Perhentian Marpoyan sebagai wilayah hasil pemekaran masih sangat minimnya fasilitas yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelayaan publik dengan baik dalam hal ini pelayanan administrasi serta faktor penghambat pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi terlihat pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan bahwa Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pemekaran Daerah, Kelurahan

Actions (login required)

View Item