Nurhidayah Lubis, - (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Nurhidayah Lubis (2021) : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat desa terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan otonomi yang dimaksud adalah transparansi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya. Misalnya dalam melakukan pelatihan dan pengembangan bakat, tidak semua masyrakat desa yang mengetahui tentang hal tersebut. Pemerintah memberikan informasi hanya kepada orang-orang terdekatnya saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan otonomi pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tentang transfaransi pengelolaan dana desa, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan memperoleh data dari wawancara bersama kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa di Desa Maga Dolok, serta penyebaran angket kepada 56 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisi menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan pustaka. Dari penelitian ini diketahui pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok masih kurang transparan dan kurang bijaksana dalam pengelolaan dana desa. Seharusnya pemerintah desa memberikan selebaran informasi kepada seluruh masyarakat atas dana desa yang diterima dan penyaluran dana desa tersebut.Pelaksanaan pemerintahan belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqih siyasah Islam. Dan pemerintah belum menjalankan prinsip kebebasan dan keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan.

Actions (login required)

View Item