Vissa Afrilita, - (2020) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI PARIT SATU KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (9MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Vissa Afrilita (2020) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pengawasan Penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang. Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran terhadap Parit Satu Kotabaru Seberida. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan penggunaan Parit di Kotabaru Seberida menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 dan apa saja faktor penghambat dalam pengawasan Penggunaan Parit di Kotabaru Seberida. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan (field research). Menggunakan tekhnik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Data primer dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang dijadikan sebagai responden. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dari beberapa buku dan karya ilmiah untuk menunjang penelitian. Dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menghimpun data, dan setelah data terkumpul kemudian digambarkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengawasan terhadap penggunaan Parit Satu Kotabaru Seberida serta faktor apa saja yang menghambat pengawasan terhadap penggunaan Parit tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 terkait dengan pencemaranan Parit Satu Kotabaru Seberida dikarenakan tidak ada pengawasan dan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan Ketua RW sehingga masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida leluasa dalam melakukan tindakan pelanggaran dengan membuang dan menumpukkan sampah kedalam parit.

Actions (login required)

View Item