M. Sabiq Muzaki, - (2020) PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (306kB)

Abstract

ABTSRAK Peraturan Menteri Perhubungan pasal 1 angka 12, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan dan keamanan, pelayaran adalah suatu keadaan yang menyangkut terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lignkungan maritim sebagaimana yang tertera dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008. Masalah pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatam dan keamanan pelayaran rakyat serta kendala dan penghambat yang dihadapi oleh syahbandar dalam menjalankan pengawasan pelayaran guna menjamin keselamatan dan keamanan di pelayaran rakyat yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong kedalam jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat dengan cara penulis melakukan penelitian langsung kelokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, populasi dalam penelitian ini ialah kepala petugas keselamatan berlayar penjagaan dan patroli, kepala petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan, kepala seksi angkutan dinas perhubungan serta para penyedia jasa angkutan pelayaran rakyat di Kecamatan Tebing Tinggi, dengan seluruh populasinya penulis ambil sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelayaran rakyat yang dilakukan oleh syahbandar berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 51 tahun 2015 terkesan belum maksimal dengan ditandai adanya kapal-kapal pelayaran yang digunakan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam pasal 32 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kendala-kendala yang dihadapi oleh syahbandar dalam menjalankan pengawasan ialah belum terjangkaunya seluruh objek pengawasan karna keterbatasan sumberdaya manusia dan kesadaran para pengusaha kapal-kapal pelayaran rakyat mengenai jaminan keselamatan dan kemanan para penumpang seperti penyediaan alat keselamatan yang berada diatas kapal

Actions (login required)

View Item