Muhammad Yari Mar, - (2020) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN TESIS KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (506kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Yari Mar (2020): “Analis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial.” Latar belakang penilitian ini adalah kemajuan media sosial yang begitu besar membawa pengaruh terhadap perceraian rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru. Realitas yang ada perceraian yang terjadi akibat media sosial, fenomena yang menarik adalah media sosial merupakan salah satu alasan perceraian dalam berkas perkara Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga kemajuan media sosial saat ini sangat memudahkan untuk berkomunikasi dengan suami istri maupun dengan lawan jenis yang bukan mahram, akan tetapi kalau tidak bijaksana dalam mengunakannya, maka bisa berujung dengan kehancuran rumah tangga. Karena itu, pokok masalah pada penelitian ini adalah analisis hukum islam terhadap putusan hakim yang bercerai akibat penyalahgunaan media sosial. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan oleh pengunaan media sosial. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat bahan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Teknik analisa data penelitian ini adalah metode conten analisis atau analisis isi dengan teknik deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini, Hakim mengabulkan gugatan Permohonan dengan thalaq satu raj’i, dengan pertimbangan meminimalisir kemudharatan berupa pertengkaran dan perselisian terus menerus akibat penyalahgunaan media sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Actions (login required)

View Item