Khairul Fikri, - (2020) PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text SKRIPSI KHAIRUL FULL ( Kecuali Bab V ).pdf Download (4MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU Oleh : KHAIRUL FIKRI NIM. 11675102575 Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di Provinsi Riau. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya diiring dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan faktor – faktor historis tersebut. Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian pada skripsi ini adalah Ketua komisi Informasi Riau, Pihak pengelola PPID Utama Provinsi Riau, dan masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Provinsi Riau telah cukup optimal dan cukup sesuai dengan yang tertuang dalam nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian faktor – faktor penghambatnya adalah keterlambatan Pejabat dalam menyediakan informasi kemudian banyaknya ketidak puasan pemohon informasi dalam menerima jawaban informasi yang di ajukan sehingga terjadi sengketa pemohon informasi dengan termohon informasi. Kata kunci : Peran Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Actions (login required)

View Item