RAJAB HERMANTO, - (2019) KEABSAHAN AKTA NOTARIS OBJEK JUAL BELI KAPAL LAUT YANG BERINDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text SKIPSI GABUNG.pdf Download (1MB)
	Text HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (464kB)

Abstract

ABSTRAK Kasus jual beli kapal laut di Malaysia antara pembeli dan penjual yang sudah diperkuat dengan akta notaris di Batam. Dengan perjanjian bahwa setelah dibayar uang muka (Dp) penjual akan mengantarkan kapal tersebut ke Batam, setelah 2 (dua) minggu perjanjian ditandatangani faktanya 2 (dua) bulan setelah perjanjian ditandatangani kapal yang diperjanjikan yang berada di Malaysia tersebut sudah hancur. Notaris dalam hal ini tidak mengecek langsung ke galangan kapal tersebut, bagaimana status atau asal usul kapal, serta status kapal yang bersangkutan. Notaris hanya mempercayai para pihak sebelum mengikat perjanjian jual beli tersebut, artinya notaris tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta jual beli tersebut. Status kapal diketahui setelah pembuatan akta jual beli, bahwa kapal yang bersangkutan berstatus dalam sengketa dan akan dilakukan eksekusi berupa penghancuran oleh galangan kapal di Malaysia, karena pemilik kapal tidak membayar hutang biaya docking sebesar 1,7 M, maka pihak galangan kapal meminta keadilan ke Mahkamah Malaysia, dan diputuskan bahwa kapal yang bersangkutan dihancurkan. Dari kasus tersebut di atas, terlihat bahwa notaris dalam membuat akta tidak jual beli tersebut tidak mengecek secara langsung objek yang diperjualbelikan, sehingga objek kapal yang diperjualbelikan tersebut dalam status sengketa, dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, karena sebab/kausa yang diperjanjikan tersebut adalah terlarang atau tidak halal. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh notaris yang berindikasi perbuatan melawan hukum, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang tercantum di dalam akta notaris jual beli kapal laut yang berindikasi perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan keabsahan akta notaris atas objek jual beli kapal laut di Malaysia yang berindikasi perbuatan melawan hukum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh notaris yang berindikasi perbuatan melawan hukum, bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang tidak mengetahui secara jelas objek yang diperjanjikan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sebagaimana halnya dengan perjanjian jual beli kapal laut yang mana notaris tidak mengetahui keberadaan dari kapal tersebut, yang ternyata kapal laut tersebut dalam kondisi sengketa di Malaysia karena pemiliknya tidak membayar sewa sandar kapal tersebut, dan menurut putusan pengadilan di Malaysia maka kapal tersebut harus dihancurkan. Dalam kasus ini terlihat bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak jelas objeknya, dan hal ini dapat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang tercantum di dalam akta notaris jual beli kapal laut yang berindikasi perbuatan melawan hukum, bahwa si pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena si penjual dan notaris yang mengeluarkan akta jual beli tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai kondisi objek yang diperjanjikan. Oleh karena itu si penjual dan notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dan si penjual juga sudah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah disepakati, perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh si pembeli adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian akibat dari perbuatan tersebut.

Actions (login required)

View Item