Hasan Nul Hakim (2017) ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 ). Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 2017240HK-S3Cover.pdf Download (265kB)
	Text 2. 2017240HK-S3scan pengesahan.pdf Download (286kB)
	Text 3. 2017240HK-S3Abstrak.pdf Download (322kB)
	Text 4. 2017240HK-S3Kata Pengantar.pdf Download (284kB)
	Text 5. 2017240HK-S3Daftar Isi.pdf Download (292kB)
	Text 6. 2017240HK-S3BAB I.pdf Download (549kB)
	Text 7. 2017240HK-S3BAB II.pdf Download (592kB)
	Text 8. 2017240HK-S3BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 9. 2017240HK-S3BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (849kB)
	Text 10. 2017240HK-S3BAB V.pdf Download (270kB)
	Text 11. 2017240HK-S3Daftar Pustaka.pdf Download (315kB)

Abstract

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat menjatuhkan talaknya di mana dan tanpa alasan apapun, karena talak tersebut adalah hak mutlak suami. Persoalannya, kenyataan tersebut menimbulkan ketidak pastian bahkan kekacauan hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Fatwa ijtima’ MUI IV tahun 2012 tentang pengesahan talak di luar pengadilan, Merekonstruksi Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research ), dan menjadikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 sebagai sumber data utamanya. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis berupa normatif kualitatif dan content analysis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: Pertama, Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya merupakan formulasi hukum ideal yang membawa banyak kemashlahatan bagi istri dan anakanak. Namun karena ketentuan tersebut belum tersosialisasi dengan baik sampai sekarang, dan belum adanya sanksi pidana bagi pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan, sehingga praktik di tengah masyarakat sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih klasik, maka nilai yang hidup di tengah masyarakat itu harus direspon dengan baik. Kedua, Fatwa Ijtima’ Ulama MUI tentang Talak di Luar Pengadilan, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang telah menjatuhkan talak di luar pengadilan untuk mengajukan perkara itsbât thalâq, lalu Pengadilan Agama yang akan menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian menurut syarak, merupakan satu solusi yang berdampak positif (mashlahah ) atas praktik talak di luar pengadilan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Ketiga, Solusi yang diberikan dalam Fatwa Ijtima’ Ulama MUI IV tentang Talak di Luar Pengadilan tersebut akan lebih efektif dalam mendudukkannya sebagai hukum istitsnâ`î, jika pelaku yang menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut ditindak melalui sarana/pendekatan pidana (penal approachment ). Keempat, Norma itsbât thalâq di Pengadilan Agama dan sanksi pidana bagi suami yang menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut harus dimuat dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item