Pran Raja Parima, - (2020) ANALISIS KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KAPUR IX DALAM PILPRES 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN (PANWASCAM) KAPUR IX). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNG.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (505kB)

Abstract

Pran Raja Parima, (2020) : Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX Dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kapur IX) Penelitian ini dilatarbelakangi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan dasar Hukum Pemilu serentak 2019 dan menjadi rujukan hukum semua lembaga yang terlibat dengan Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur Badan Pengawas Pemilu. Pengawas dalam Pemilu memiliki cakupannya masing-masing hingga ketingkat kecamatan dan kelurahan yang disebut Panwascam dan Panwaslu Kelurahan, akan tetapi pada tingkat ini sering terjadi pengawasan yang belum optimal dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX dalam Pilpres 2019 telah sesuai undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan hal yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan tugasnya pada Pilpres 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologi yuridis yaitu penelitian yang kepada kenyataan hukum dan penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kapur IX dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa dalam proses kerja yang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: 1) Kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX tidak menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan tetang adanya dugaan monay politik dan ini menyalahi amanat pasal 106 huruf a dan huruf b terkait wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 2) Pengawasan Pendistribusian Logistik atau Perlengkapan Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX tidak ikut dalam mengawal pendistribusian logistik atau perlengkapan Pemilu ke beberapa nagari dan menyerahkan ke PPL, aparat dan masyarakat nagari tersebut, maka ini menyalahi pasal 105 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyebab tidak optimalnya kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan) Kapur IX dalam melaksanakan tugasnya pada Pilpres 2019 disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah Pemilu Serentak dan Keanggotaan yang menyebabkan sulitnya pengawasan, serta teknologi yang menyebabkan lambatnya perhitungan suara dan urusan lainnya. Selanjutnya faktor eksternal yaitu 1) Lingkungan kerja, masih banyaknya daerah terisolir di kecamatan Kapur IX, 2) Fanatisme masyarakat (tim kampanye) pada calon atau paslon yang didukung, maka tidak lagi menggunakan logika sehat dan etika serta sering melakukan kecurangan, 3) Kurangnya dukungan dari masyarakat yang disebabkan masyarakat sibuk untuk menjadi tim kampanye

Actions (login required)

View Item