DODI OKRI HANDOKO (2013) ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013109EI.pdf Download (757kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul: “ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK.” Penelitian ini memfokuskan pada kajian pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset publik, yang kemudian ditinjau menurut perespektif ekonomi Islam. Ada beberapa alasan peneliti mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, adalah; Pertama, banyaknya aset-aset publik yang ada di Negeri-Negeri Kaum Muslimin, khususnya Indonesia yang belum dikelola sesuai dengan konsep Islam. Kedua, pengelolaan aset-aset publik yang ada melalui privatisasi dengan menyerahkan kepada para kapital dengan cara menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan kondisi dan dampak yang dihasilkan dari pengelolaannya, seperti meningkatkan kemiskinan. Ketiga, keunikan sistem ekonomi Islam dalam pengaturan dan pengelolaan aset-aset publik yang selaras dan menghasilkan kesejahteraan bagi setiap rakyat. Keempat, keunikan pemikiran Sykeh Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kepemilikan; dan Kelima, keberanian Sykeh Taqiyuddin An-Nabhani selaku Ulama kontemporer yang hidup pada saat berkuasanya sistem Kapitalisme melakukan analisis dan kritikan dari pemikiran tersebut, dan berupaya mengangkat keunggulan dan kemurnian dari sistem Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani; kedua, bagaimanakah peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani; dan ketiga bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privarisasi aset-aset publik. Sementara tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kedua, untuk mengetahui peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan ketiga, untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privarisasi aset-aset publik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian diarahkan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima keabsahannya dalam literatur ilmiah, dan yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yakni analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset-aset publik. Sebagai upaya pemecahan masalah, maka landasan teori-teori dikutip dari beberapa sumber, baik buku-buku maupun jurnal-jurnal dan sumber lain yang mendukung kajian ini. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, maka dalam menganalisis data, menggunakan data-data yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi. Sehingga, setelah dilakukan pengkajian dan analisis dari data-data tersebut, diperoleh kesimpulan dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. ii Setelah berbagai data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis dari berbagai aspek dan didukung oleh beberapa literatur-literatur primer dan sekunder, sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu: Pertama, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani seorang ekonomi muslim yang hidup di abad ke-20, dimana ia berupaya melakukan kajian dan analisis dengan melakukan pendekatan ideologis (mabda’). Karena, ekonomi merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam Islam-merupakan bagian dari urusan manusia dengan sesama. Kedua, dalam kajian dan analisis yang dilakukan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani senantiasa selalu berdasarkan kepada sumber dan dasar hukum yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam Islam, yaitu berdasarkan pada al-Quran, alhadits, ijma’ sahabat dan qiyas. Ketiga, privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sejauh pada jenis kepemilikan harta individual (private property) dan sebagian jenis harta kepemilikan Negara (state property) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (collective property). Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan hanya dikhususkan untuk segelintir manusia saja. Keempat, privatisasi tidak diperbolehkan terhadap BUMN dengan kategori bahwa BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api; BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan ketiga, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositnya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya, dan Kelima, kebijakan negara (penguasa) memberikan penguasaan dan kepemilikan dari aset publik berserta turunannya melalui privatisasi, yang kemudian dilegalkan melalui disahkannya undang-udang liberalisasi sumber daya alam; dan tidak hanya sekedar pemanfaatan aset-aset tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena berbagai aset publik beserta turunannya merupakan amanah dari rakyat (umat) yang diberikan kepada penguasa (negara) dalam pengelolaannya. Dalam hal ini negara tidak boleh menyerahkannya kepada individu atau swasta melalui privatisasi; atau privatisasi aset-aset publik tersebut dengan cara menyerahkannya kepada asing.

Actions (login required)

View Item