Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

MUHAMMAD IKHSAN (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang implementasinya dilihat pada Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor penyebab hakim di pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagai data primer dan sekundernya diambil langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalh tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah responden Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 5 orang responden, dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak keuangan fasilitas hakim dalam menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas kendaraan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, belum terpenuhi pada hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun faktor penyebab hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim di sebabkan belum mampunya keuangan negara dalam pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim, belum mampunya negara ini karena tidak konsistennya negara itu sendiri berdasarkan peraturan pemerintah seperti yang di sebutkan di atas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: ?? 297.273 ??
Divisions: ?? sh_ih ??
Depositing User: Users 14799 not found.
Date Deposited: 11 Jul 2019 04:30
Last Modified: 11 Jul 2019 04:30
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15693

Actions (login required)

View Item View Item