Miftahuddin, - (2019) Politik Dinasti Perspektif Al-Qur’an (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015). Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. Cover Disertasi.pdf Download (939kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN DISERTASI.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text 3. Abstrak 3 Bahasa.pdf Download (811kB) | Preview
Preview	Text 4. Kata Pengantar.pdf Download (462kB) | Preview
Preview	Text 5. Daftar Isi.pdf Download (515kB) | Preview
Preview	Text 6. Disertasi Bab I Revisi Sem Hasil.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 7. Disertasi Bab II Revisi Sem Hasil.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 8. Disertasi Bab III Revisi Sem Hasil.pdf Download (575kB) | Preview
	Text 9. Disertasi Bab IV Revisi Sem Hasil.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text 10. Disertasi bab V Revisi Sem Hasil.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text 11. Daftar Pustaka.pdf Download (901kB) | Preview

Abstract

Judul disertasi ini adalah “Politik Dinasti Perspektif Al-Qur’an (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015)” Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sebelumnya merupakan larangan konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 7 huruf (r), yang menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dilarang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015, telah membatalan larangan tersebut dan menyatakan sebagai praktek yang sah sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan inkonstitusional dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskiminatif. Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah bagaimana konfigurasi politik dinasti dalam sistem politik Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015? dan bagaimana pandangan al-Qur’an terhadap politik dinasti dalam sistem politik Indonesia pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015? Data yang terkumpul dalam penelitian ini setelah dipelajari dan diklasifikasikan menggunakan teknik induktif, deduktif dan komperatif untuk kemudian dianalisa menggunakan metode analisis isi. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Pilkada dinilai dapat memicu timbulnya nepotisme dan fanatisme keluarga (ashabiyyah) dalam menjalankan, merekrut, mewariskan dan mereproduksi kekuasaan politik, kedudukan dan jabatan. Islam dalam dakwahnya sangat identik dengan Ashabiyah dan tanpa Ashabiyah tidak sempurna, oleh karena itu, Allah selalu mengutus Nabi dan Rasul dari saudara dan kaumnya sendiri (dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 65,73 dan 85. Dengan Islam, Nabi mengukhwahkan dan mempersatukan orang Arab, bukan hanya antara penduduk Madinah, bahkan penduduk Makkah dan Madinah. juga Nabi Musa, ketika mengangkat saudara kandungnya Nabi Harun untuk mendampinginya dalam mengemban risalah kenabian yang diabadikan di dalam al-Qur’an surat Thoha ayat 29-34 dan al-Qashash ayat 34-35. Jadi politik dinasti yang berbentuk nepotisme dan ashabiyah adalah bagian dari dinamika kehidupan umat Islam dalam berbangsa, bernegara dan beragama dengan ketentuan dapat memenuhi kriteria berupa berintegritas, profesionalitas dan moralitas. Key Words:Politik Dinasti, Nepotisme dan Ashabiyyah.

Actions (login required)

View Item