Afri Zulaymi (2010) ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_2010356ADN.pdf Download (362kB) | Preview

Abstract

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka setiap daerah mulai mengurus rumah tangganya sendiri. Baik penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dikarenakan telah diberikan kepercayaan tersebut terlebih sebelum adanya otonomi daerah telah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Di Daerah yang mana Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sumber dari Pendapatan Daerah agar Daerah tersebut dapat melaksanakan otonominya. Dimulai dengan perumusan masalah diajukan bentuk pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pengelolaan barang milik daerah di kabupaten karimun?. Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, pemerintah kabupaten karimun telah menggali potensipotensi yang ada. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai unsur pelaksanaan pemerintah dibidang barang milik daerah kabupaten karimun, Prosedur pengelolaan barang-barang daerah ada beberapa item-item yang telah digali potensinya. Disini penulis mengambil secara keseluruhan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pengawasan, pembinaan dan pengendalian. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberlakuannya peraturan yang mengatur pengelolaan barangbarang daerah tidak hanya diukur dari ketaatan perilaku orang yang dikenai aturan tetapi juga perlu diamati pula perilaku instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah peraturannya sendiri yang mengatur tentang pengelolaan barang-barang daerah, tidak diatur secara tegas tentang upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pengelolaan barang-barang daerah. Maka dari hasil yang didapat belum efektifnya dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah dari masing-masing SKPD ini dikarenakan SKPD kurang memahami secara mendalam dan belum keseluruhan SKPD dalam menyampaikan hasil laporan terhadap barang milik daerah yang di embankan. Sehingga di dalam skripsi ini akan diberikan kebijakan yang sebaiknya dilakukan dalam melakukan peningkatan dalam segi pengelolaan barang milik daerah.

Actions (login required)

View Item