AZHARA NABILAH PUTRI HERLIANA, - (2026) PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2025. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI GABUNGAN - AZHARA NABILAH PUTRI HERLIANA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - AZHARA NABILAH PUTRI HERLIANA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (281kB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN - AZHARA NABILAH PUTRI HERLIANA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (640kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana masih ditemukannya pelanggaran tarif retribusi parkir di Kota Pekanbaru meskipun telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum optimal. Pengawasan yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan tarif dengan praktik pemungutan retribusi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dilakukan melalui penetapan standar tarif parkir, patroli lapangan, mekanisme pengaduan masyarakat, evaluasi, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukannya pratik pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan jangkauan dan intensitas pengawasan, faktor ekonomi juru parkir, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum dalam praktik perparkiran menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

Actions (login required)

View Item