TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK

Firman Sadri, (2012) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2012_2012224AH.pdf

Download (475kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh persoalan bahwa rokok dan industri rokok menjadi dua sisi yang “menguntungkan” sekaligus merugikan. Industri rokok menguntungkan, karena memberikan subsidi yang begitu besar bagi Negara. Sedangkan kerugian akibat merokok justru mencapai Rp 14,5 triliun. Karena banyaknya warga negeri ini yang meninggal akibat rokok tersebut. Laporan tahun 2008 hingga 2012 ada sekitar 293 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia telah menjadi perokok aktif. Dan sekarang sekitar 1,2 juta anak berusia 10 hingga 14 tahun aktif merokok. Kondisi ini, kemudian Majlis Ulama Indonesia mengajukan fatwa pengharaman rokok pada Ijtima’ Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menawab permasalahan penelitian Apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI tentang merokok? Apa yang menjadi landasan fatwa MUI tersebut? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang pengharaman merokok. Data dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif dan komparatif. Hasil atau temuan penelitian ini adalah : Pertama, tercetusnya fatwa MUI tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut ; (1). bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia, (2), jumlah perokok yang semakin menghawatirkan, lebih-lebih usia anak-anak, dan (3), desakan Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan pada waktu itu (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya Haram. Kedua, Dasar Hukum yang digunakan oleh MUI tentang keharaman merokok ini adalah (1), Dalil Naqli, yaitu QS. Al-An’am ayat 151; QS. Al- Baqarah ayat 195; QS. al-Ma’idah ayat 90: QS. al-Isra ayat 26-27; Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain”. Dan (2), Kaidah Ushul Fiqh Menghindari kerusakan, harus didahulukan disbanding mengambil manfaat, dan (3), Rekomendasi dari para dokter tentang bahaya merokok. Ketiga. Pendekatan yang digunakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, jika pendekatan itu yang digunakan, maka sebenarnya muncul tiga hukum pada kasus rokok ini, yaitu mubah, makruh, dan haram.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.5 Etika Islam, Praktik Keagamaan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 09 Dec 2016 07:42
Last Modified: 09 Dec 2016 07:42
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9616

Actions (login required)

View Item View Item