MUTIARA SANI, - (2026) PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DI DESA PAYUNG SEKAKI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI TIARA (TANPA BAB HASIL) - mutiara sani.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI TIARA (BAB HASIL) - mutiara sani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (704kB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI MUTIARA SANI - mutiara sani.pdf - Published Version Download (458kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDesa diharapkan mampu mengelola potensi dan aset desa untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, belum seluruh peran BUMDesa dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, angket dan dokumentasi dengan informan yaitu Kepala Desa Di Desa Payung Sekaki, Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMDesa Sumber Mulya, sedangkan angket disebarkan kepada masyarakat Desa Payung Sekaki sebagai responden penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peran BUMDesa telah dilaksanakan, seperti stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat melalui unit simpan pinjam serta pelayanan kebutuhan dasar melalui penyediaan gas LPG 3 kg. Namun, beberapa fungsi lainnya seperti konsolidasi produk masyarakat, produksi barang dan jasa, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah aset desa belum terlaksana secara optimal. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan peran BUMDesa telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, namun masih perlu penguatan agar tujuan peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Actions (login required)

View Item