TRI AMBARWATI (2026) PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH QADHAI'YYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI TRI AMBARWATI (TANPA BAB HASIL) - tri ambarwati.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI TRI AMBARWATI (BAB HASIL) - tri ambarwati.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (803kB)
Preview	Text (Pernyataan Publikasi) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI TRI AMBARWATI - tri ambarwati.pdf - Published Version Download (460kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum gratis. Perma Nomor 1 Tahun 2014 menjadi regulasi dalam pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut berjalan di lapangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014?; Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya?; Serta bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap implementasi Pelayanan tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan informan terdiri dari petugas Posbakum, Panitera Muda Hukum dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu oleh Posbakum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di PN Tanjung Balai Karimun telah berjalan cukup efektif walau pada awal pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian penerapan aturan persyaratan layanan namun hal tersebut tertangani berkat adanya monev rutin. Meskipun begitu dalam hal Pelayanan masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan petugas advokat yang aktif, keterbatasan layanan berbasis digital serta rendahnya kesadaran masyarakat mengennai pentingnya administrasi kependudukan. Adapun dari perspektif siyasah qadhai’yyah, mekanisme pelayanan posbakum telah sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip keadilan (al-adl), prinsip persamaan (al-musawat), prinsip tolong menolong (al ta’awun), serta prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawarah).

Actions (login required)

View Item