ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR, - (2026) EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PADA MASJID PARIPURNA AR-RAHMAN, MASJID PARIPURNA NURUL IBADAH, DAN MASJID PARIPURNA KHAIRUL ANAM). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR - TAMPA BAB HASIL - Iskandar Zulkarnain.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR - BAB HASIL - Iskandar Zulkarnain.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT SIMPAN KARYA - Iskandar Zulkarnain.pdf - Published Version Download (105kB) | Preview

Abstract

Kebijakan masjid paripurna merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada tiga masjid paripurna yang mewakili tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Konsep operasional penelitian meliputi aspek manajemen/administrasi (idarah), pemakmuran masjid (imarah), pemeliharaan sarana dan prasarana (ri’ayah), serta pemberdayaan ekonomi jamaah. Analisis evaluasi kebijakan menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik pada aspek idarah, imarah, dan ri’ayah, khususnya dalam pengelolaan administrasi, pelaksanaan kegiatan ibadah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana masjid. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi umat, yang ditandai dengan belum terbentuknya koperasi syariah di sebagian besar masjid paripurna serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program imarah dan ri’ayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan pendanaan, penguatan koordinasi, serta pembinaan berkelanjutan agar tujuan kebijakan Masjid Paripurna dapat tercapai secara maksimal. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Masjid Paripurna

Actions (login required)

View Item