M. FARIQ ZALYAN, - (2026) STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG HUKUM PELAKSANAAN WALIMATUL AL‘URSY SETELAH AKAD NIKAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Muhammad Fariq Zalyan.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - Muhammad Fariq Zalyan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Pernyataan) SERAH TERIMA - Muhammad Fariq Zalyan.pdf - Published Version Download (364kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum pelaksanaan walimatul al-‘ursy setelah akad nikah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa walimah hukumnya wajib bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Perbedaan pandangan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan metode istinbāṭ hukum serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm mengenai hukum pelaksanaan walimatul al-‘ursy, menganalisis dalil dan metode istinbāṭ yang digunakannya, serta meninjau pendapat tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm menetapkan hukum walimatul al-‘ursy sebagai wajib berdasarkan pemahaman literal terhadap hadis Nabi SAW: awlim walau bisyāh (adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing). Menurutnya, lafaz perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Sementara itu, jumhur ulama memandang hukum walimah sebagai sunnah muakkadah. Dalam konteks masyarakat modern, pendapat Ibnu Hazm memiliki nilai positif dalam menjaga syiar pernikahan, publikasi akad nikah, dan mempererat hubungan sosial, selama pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan dan tidak memberatkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kewajiban walimah menurut Ibnu Hazm didasarkan pada metode zahiri yang konsisten terhadap makna tekstual nash, sedangkan mayoritas ulama lebih menekankan aspek anjuran. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam memahami dalil syariat. Kata Kunci : Walimatul Al-‘Ursy, Ibnu Hazm, Hukum Islam, Pernikahan, Walimah.

Actions (login required)

View Item