SABINA MAHARANI PUTRI, - (2026) PELAKSANAAN PERADILAN ADAT NAGARI BERDASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 DI NAGARI TALANG MAUR KECAMATAN MUNGKA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) Pages from SKRIPSI SABINA MAHARANI PUTRI (TANPA BAB HASIL) - sabinaa maharani.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) Pages from SKRIPSI SABINA MAHARANI PUTRI (BAB HASIL) - sabinaa maharani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (630kB)
Preview	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) img20260416_14461720 - sabinaa maharani.pdf - Published Version Download (366kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Badan Perdamaian Adat Nagari sebagai lembaga adat yang berperan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Minangkabau. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah penyelesaian perkara secara damai melalui musyawarah dan mufakat, serta memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan nilai-nilai adat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai perdamaian secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perkara yang tidak terselesaikan secara tuntas, lamanya proses penyelesaian, serta belum konsistennya penerapan sanksi adat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh Badan Perdamaian Adat Nagari di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah terhadapnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan perangkat nagari, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Perdamaian Adat Nagari, serta masyarakat. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan niniak mamak dan tokoh adat serta menggunakan tahapan berjenjang. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kendala seperti kurangnya kaderisasi keanggotaan ke generasi muda sehingga hanya tetua adat saja yang mengetahui mengenai hukum adat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perda, dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, dalam beberapa kasus, perdamaian tidak tercapai sehingga sengketa berlanjut ke tingkat lebih tinggi. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah, pelaksanaan ini telah mencerminkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Namun, masih perlu peningkatan agar memenuhi prinsip efisiensi dan transparansi sehingga tujuan penyelesaian sengketa secara damai dapat tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item