SUCI AMANDA ANDARI, - (2026) PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI KASUS DI KOTA DURI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - SUCI AMANDA ANDARI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - SUCI AMANDA ANDARI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SERAH TERIMA - SUCI AMANDA ANDARI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (353kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Suci Amanda Andari (2026) Perlindungan Hukum oleh Negara Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kota Duri) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik investasi bodong melalui media sosial Facebook yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya di Kota Duri. Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian dan keadilan bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap masyarakat Kota Duri yang menjadi korban investasi bodong melalui media sosial Facebook. Kemudian, bagaimana peran negara dalam menegakkan hukum dan memenuhi hak korban investasi bodong melalui media sosial Facebook. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan dua orang korban investasi bodong di Kota Duri dan satu orang Aparat Kepolisian pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan temuan penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan perlindungan hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. dan juga disediakan secara khusus oleh negara melalui aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dibagian Siber Kepolisian. Aparat penegak hukum melalui unit Siber Kepolisian melaksanakan perlindungan hukum dalam bentuk penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan. Namun dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan rendahnya partisipasi korban dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan kewenangannya dengan maksimal. Selanjutnya dalam melakukan perlindungan hukum, negara memiliki peran dalam menegakkan hukum dan memenuhi hak korban investasi bodong. Namun, peran negara dalam menegakkan hukum masih menghadapi beberapa kendala yang membuat hak-hak korban untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Negara Hukum, Investasi Bodong, Korban.

Actions (login required)

View Item