NOORSYAFINA, - (2026) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI KORBAN KASUS DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PROPORSIONALITAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) File Lengkap - NOORSYAFINA Ilmu Hukum S1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) File Hasil Penelitian - NOORSYAFINA Ilmu Hukum S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) SURAT SIMPAN KARYA - Otmar Sarif Husein Siregar.pdf Download (278kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Noorsyafina, (2026) : Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Korban Kasus Deepfake Pornografi dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi dan menilai pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Indonesia. Tujuan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, yang disamping banyaknya dampak positif yang dihasilkan dari teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) tersebut ada dampak negatif yang bermuara pada tindak pidana, terutama deepfake pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta kajian sinkronisasi hukum. Data penelitian berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memiliki instrumen perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi, baik dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Namun, aplikasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban deepfake belum sepenuhnya sinkron dengan prinsip proporsionalitas karena masih terdapat inkoherensi sistem norma hukum dalam bentuk belum tersinkronisasinya amanat konstitusional mengenai perlindungan martabat dan privasi dengan pengaturan pelaksana yang belum secara spesifik mengatur deepfake pornografi berbasis kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan pengaturan khusus pada norma pelaksana untuk memastikan perlindungan korban deepfake pornografi berjalan secara koheren dan proporsional. Kata kunci: deepfake pornografi, perlindungan hukum, prinsip proporsionalitas

Actions (login required)

View Item