SOFYAN GANI NASUTION, - (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KELURAHAN TUAH KARYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI SOFYAN GANI NASUTION - SOFYAN GANI NASUTION Ilmu Hukum S1 (1).pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - SOFYAN GANI NASUTION Ilmu Hukum S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (974kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI - SOFYAN GANI NASUTION Ilmu Hukum S1.pdf Download (596kB) | Preview

Abstract

"ABSTRAK Sofyan Gani Nasution Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminnan Produk Halal Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih beredarnya produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut berpotensi melanggar hak konsumen Muslim, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum dalam penggunaan produk kosmetik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik tanpa label halal di wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap peredaran produk kosmetik yang belum bersertifikat halal serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaku usaha kosmetik, dan konsumen, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik yang belum bersertifikat halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara optimal. Perlindungan hukum ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal. Bentuk perlindungan hukum dalam aspek preventif melalui kewajiban sertifikasi halal dan transparansi informasi produk, maupun dalam aspek represif melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yakni antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha, Lemahnya Pengawasan dan Penegakkan hukum serta Rendahnya Kesadaran Hukum Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kosmetik Halal, Konsumen Muslim."

Actions (login required)

View Item