ARROHMI ABSUS, - (2026) PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) FINAL SKRIPSI ami terbaru (1) (2)_removed - ARROHMI ABSUS Ilmu Hukum S1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) FINAL SKRIPSI ami terbaru (1) (2)-55-91 - ARROHMI ABSUS Ilmu Hukum S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) IMG - ARROHMI ABSUS Ilmu Hukum S1.pdf Download (606kB) | Preview

Abstract

"ABSTRAK ARROHMI ABSUS (2026) : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 Pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta integritas kekuasaaan kehakiman. Komisi Yudisial sebagai Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pengawasan hakim menjalankan fungsinya hingga ke daerah melalui Penghubung Komisi Yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui data primer yang bersumber dari wawancara dengan Penghubung Komisi Yudisial Riau sebagai informan utama dan Hakim di lingkungan peradilan sebagai informan tambahan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengawasan hakim di daerah Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Riau menjalankan fungsi pengawasan melalui penerimaan laporan masyarakat, permintaan laporan berkala kepada badan peradilan, pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi Yudisial. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut pada prinsipnya telah mengedepankan aspek etika dan perilaku hakim serta berupaya menjaga batas kewenangan agar tidak memasuki ranah teknis yudisial. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial di daerah dan belum optimalnya koordinasi dengan badan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau, baik secara normatif maupun empiris, belum berjalan secara optimal, sehingga keberadaan lembaga tersebut belum efektif dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Kurangnya intensitas kunjungan, minimnya pengawasan langsung, serta terbatasnya interaksi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan hakim di daerah menjadi faktor yang menyebabkan fungsi pengawasan belum dirasakan secara nyata oleh para hakim, sehingga masih diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Kata kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, Penghubung Komisi Yudisial, Independence of Judiciary."

Actions (login required)

View Item