M. FAJAR KHAIRUL, - (2026) IMPLEMENTASI MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV-M. FAJAR KHAIRUL - Fajar Khairul.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV-M. FAJAR KHAIRUL - Fajar Khairul.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN SERAH SIMPAN KARYA FAJAR - Fajar Khairul.pdf - Published Version Download (814kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikas i faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa partisipasi publik harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan (right to be explained). Metode penelitian ini Adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Ketua Panitia Khusus, serta perwakilan pondok pesantren di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi meaningful participation dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kampar belum terlaksana secara optimal dan masih bersifat formalitas. Dari tiga prasyarat partisipasi bermakna, hanya hak untuk didengarkan (right to be heard) yang terpenuhi melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan beberapa perwakilan pesantren. Sementara itu, hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk memperoleh penjelasan (right to be explained) tidak terpenuhi, yang ditunjukkan oleh ketiadaan umpan balik atau penjelasan DPRD mengenai masukan yang diterima maupun ditolak. Penelitian ini juga menemukan empat faktor penghambat utama, yaitu: pertama, hambatan komunikasi karena peserta tidak diberikan Naskah Akademik; kedua, hambatan sumber daya yang menyebabkan hanya 3 dari 125 pesantren dilibatka n; ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak partisipasinya; dan keempat, hambatan regulasi pada tahap penetapan yang tidak lagi menyediaka n ruang partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Meaningful Participation, Pembentukan Peraturan Daerah, Kabupaten Kampar, Fasilitasi Pesantren, Implementasi.

Actions (login required)

View Item