WAHYUDI RAHMAD SOFIAN S., - (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA DANA ONLINE FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL WAHYUDI - WAHYUDI RAHMAD SOFIAN. S Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL WAHYUDI - WAHYUDI RAHMAD SOFIAN. S Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (596kB)
Preview	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT SERAH SIMPAN KARYA WAHYUDI - WAHYUDI RAHMAD SOFIAN. S Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (570kB) | Preview

Abstract

Perkembangan fintech peer to peer lending memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat di Kota Pekanbaru, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan penerima dana, seperti kurangnya transparansi, penyalahgunaan data pribadi, dan maraknya pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi penerima dana online di Kota Pekanbaru. Adan rumuusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum dan apa saja faktor perlindungan hukum bagi penerima dana online fintech peer to peer lending berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Kepala OJK Riau, pegawai OJK, serta beberapa pengguna pinjaman online. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi OJK, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima dana online fintech peer to peer lending di Kota Pekanbaru berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 telah dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif dan represif oleh OJK, namun belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman online tanpa memperhatikan legalitas, maraknya platform ilegal, rendahnya literasi hukum dan keuangan, keterbatasan pengawasan digital, serta rendahnya pemanfaatan mekanisme pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi oleh OJK serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan hukum bagi penerima dana dapat berjalan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item