SEPTIA HADAITA RIZKI, - (2026) PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP TANAH ULAYAT OLEH PEMERINTAH DESA SIBERAKUN KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) 1TANPA BAB 4 SEPTIA SKRIPSI-1 pernytaaan - SEPTIA HADAITA RIZKI Ilmu Hukum S1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) 2 BAB 4 SEPTIA-1 - SEPTIA HADAITA RIZKI Ilmu Hukum S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) 2026-01-29 11-16-25_compressed - SEPTIA HADAITA RIZKI Ilmu Hukum S1.pdf Download (177kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat di Desa Siberakun,tanah yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat mengalami pengambil alihan tanpa persetujuan dan tanpa adanya kompensasi yang adil dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Siberakun dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks hukum agraria Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum masyarakat adat yang bersifat normatif atau prosedural, seperti pengakuan dalam UUD dan upaya masyarakat menempuh jalur hukum sudah terlaksanakan, namun mayoritas perlindungan hukum belum terimplementasi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah hak masyarakat adat dan adanya keberpihakan terhadap perusahaan yang ada di Desa Siberakun. Masyarakat Desa Siberakun menghadapi banyak hambatan dalam melindungi hak atas tanah ulayat mereka. Hambatan tersebut mencakup pengabaian terhadap mekanisme adat, ketimpangan sosial ekonomi, lemahnya pengakuan hukum terhadap tanah ulayat, kerusakan lingkungan dan budaya akibat alih fungsi lahan, serta minimnya dukungan dan intervensi dari negara. Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat perlindungan dalam sistem hukum agraria Indonesia. Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hak Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Konflik Agraria

Actions (login required)

View Item