AHMAD SULAIMAN, - (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM PENGGALANGAN DANA BERBASIS DONASI SECARA DARING BERDASARKAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SEMUA BAB KECUALI IV SULAIMAN - Ahmad Sulaiman.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB 4 SULAIMAN - Ahmad Sulaiman.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) Adobe Scan 28 Jan 2026 - Ahmad Sulaiman.pdf Download (126kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring yang dilaksanakan melalui platform digital berdasarkan kontrak elektronik di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi pengelolaan donasi, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban penyelenggara platform yang berlandaskan kontrak elektronik Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum sistem perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi berdasarkan kontrak elektronik di indonesia dan perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana secara daring ditinjau dari kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk mengkaji dan mengklasifikasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana daring. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi donatur dalam penggalangan dana berbasis donasi secara daring secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait penggalangan dana. Kontrak elektronik yang terbentuk antara donatur dan penyelenggara platform memiliki kekuatan hukum mengikat, namun perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pengaturan, lemahnya pengawasan, serta belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban dan upaya hukum bagi donatur apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi khusus dan sistem pengawasan terpadu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi donatur dalam crowdfunding digital.

Actions (login required)

View Item