ALDO PERDANA PUTRA, - (2026) RANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI ALDO PERDANA PUTRA LENGKAP KECUALI BAB V - Aldo Perdana Putra.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB V - Aldo Perdana Putra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (961kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI - Aldo Perdana Putra.pdf - Published Version Download (464kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI OLEH : ALDO PERDANA PUTRA 11970514526 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Bukit Pedusunan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan perwakilan masyarakat, serta dokumentasi dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban desa (RKPDes, APBDes, LPJ). Teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Secara formal, pemerintah desa telah memenuhi aspek ketersediaan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun, implementasi transparansi dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) Kurangnya Kelengkapan Informasi: Publikasi anggaran (misalnya melalui baliho) seringkali hanya mencantumkan nilai global tanpa rincian volume, lokasi, dan sumber dana yang jelas; (2) Aksesibilitas yang Terbatas: Akses informasi masih bersifat konvensional (warga harus proaktif ke kantor desa) dan belum memanfaatkan media digital; serta (3) Partisipasi yang Rendah: Keterlibatan masyarakat cenderung terbatas hanya pada tahap perencanaan (Musdes), sementara partisipasi dalam tahap pengawasan dan evaluasi masih sangat minim. Kesimpulan: Transparansi prosedural telah terpenuhi, tetapi transparansi substantif dan efektifitasnya belum tercapai. Hambatan utama terletak pada keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam teknis penyajian informasi yang mudah dipahami dan rendahnya inisiatif pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kata Kunci: Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD), Pengelolaan Keuangan Desa.

Actions (login required)

View Item