RAUDHATUL IHZA, - (2026) PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2024 DIKANTOR CAMAT HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELITIAN (BAB IV) - Raudhatul Ihza.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) FILE HASIL PENELITIAN (BAB IV) - Raudhatul Ihza.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (448kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) publikasi - Raudhatul Ihza.pdf - Published Version Download (83kB) | Preview

Abstract

RAUDHATUL IHZA (2025): PEILAKSANAAN PEIRATURAN DISIPLIN PEIGAWAI NEIGEIRI SIPIL BEIRDASARKAN PEIRATURAN PEIMEIRINTAH NOMOR 94 TAHUN 2024 DI KANTOR CAMAT HULU KUANTAN KABUPATEIN KUANTAN SINGINGI MEINURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi serta meninjaunya menurut perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran disiplin PNS, seperti keterlambatan masuk kerja, ketidakhadiran tanpa alasan jelas, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Subjek penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Hulu Kuantan, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2024 ditinjau dari fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2024 di Kantor Camat Hulu Kuantan telah diberlakukan, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu kurang tegasnya pemberian sanksi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran disiplin sebagian PNS. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan disiplin PNS belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan kedisiplinan dan penegakan aturan yang konsisten agar tercipta aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Kata Kunci: Disiplin PNS, PP Nom

Actions (login required)

View Item