AKBAR ZIKRI SAHITULLOH, - (2026) IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) File 1 (Kecuali bab hasil) - Akbar Zikri Sahitulloh.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) File 2 (bab hasil) - Akbar Zikri Sahitulloh.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text (SURAT PUBLIKASI) SURAT SERAH SIMPAN KARYA - Akbar Zikri Sahitulloh.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)

Abstract

"Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan integritas demokrasi di Indonesia. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik, namun penerapannya belum optimal. Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Riau masih menemukan berbagai pelanggaran, baik berupa keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis, pemberian dukungan kepada calon kepala daerah, maupun penyalahgunaan jabatan dan media sosial untuk kepentingan politik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, yang tidak hanya mengancam profesionalitas ASN, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan kualitas demokrasi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan (statute approach). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Riau, studi dokumentasi, serta analisis peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara induktif untuk menggambarkan keterkaitan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi netralitas ASN di Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal. Pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran baik secara langsung maupun secara terselubung. Pelanggaran tersebut antara lain keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, tindakan ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah, aktivitas dukungan politik melalui media sosial, penyalahgunaan wewenang, serta mobilisasi sumber daya birokrasi. Pelanggaran ini terjadi karena adanya pengaruh dari faktor struktural, terutama kuatnya patronase politik dan konflik kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerapkan tiga pilar strategi pengawasan yaitu, strategi preventif melalui sosialisasi dan pendidikan politik bagi ASN, strategi represif melalui koordinasi lintas lembaga dalam penerapan SKB 5 Lembaga, dan strategi advokatif jangka panjang melalui dorongan terhadap penerapan sistem meritokrasi sebagai solusi atas politisasi birokrasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sinergitas kelembagaan dan reformasi regulasi sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas."

Actions (login required)

View Item