NUR SYAHZUWANI SIDIK (2026) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEGOMENG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) 1 TANPA BAB 4 NUR - Nur Syahzuwani sidik.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) 2 BAB 4 NUR - Nur Syahzuwani sidik.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Surat Pernyataan) surat publikasi sheni - Nur Syahzuwani sidik.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview

Abstract

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh BUMDes Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa perspektif fiqh siyasah. BUMDes dibentuk sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan BUMDes Segomeng belum berjalan secara optimal dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh BUMDes Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis pelaksanaan tersebut dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat Desa Segomeng. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh BUMDes Segomeng belum berjalan secara optimal. Beberapa unit usaha yang dijalankan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Faktor pendukung pelaksanaan BUMDes antara lain adanya dukungan pemerintah desa dan potensi sumber daya lokal, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya perencanaan usaha, kurangnya transparansi dan profesionalisme pengelolaan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan BUMDes Segomeng belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyyah, khususnya nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola BUMDes agar sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam demi terwujudnya tujuan BUMDes. Kata Kunci: BUMDes, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pendapatan Desa, Fiqh Siyasah"

Actions (login required)

View Item