DINI RAHMA SARI, - (2026) ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NOMOR 11/G/2021 TENTANG PENGEMBALIAN USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) ilovepdf_merged-3-2_removed - DINI RAHMA SARI Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) ilovepdf_merged-3-2-70-104 - DINI RAHMA SARI Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (596kB)
Preview	Text (Pernyataan) Surat persetujuan publikasi dini - DINI RAHMA SARI Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (841kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor 11/G/2021/PTUN.PBR yang berkaitan dengan pengembalian usul pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sengketa bermula dari pengembalian usul pensiun atas nama Anthoni Luthfi dengan alasan belum terpenuhinya batas usia pensiun pada saat pemberhentian, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak pensiun penggugat. Permasalahan hukum utama dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan Tanggal Mulai Terhitung (TMT) pemberhentian serta kewajiban menempuh upaya banding administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, khususnya terkait perlindungan hak pensiun PNS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Objek penelitian adalah Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 11/G/2021/PTUN.PBR, dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan dengan membatalkan keputusan BKN yang dinilai bertentangan dengan hukum, terutama terkait larangan pemberlakuan keputusan administrasi secara surut. Namun demikian, penolakan eksepsi tergugat mengenai belum ditempuhnya banding administratif dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab penguasa dalam melindungi hak-hak individu sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi siyasah qadha’iyyah Kata Kunci: Analisis, Putusan, PTUN, Pensiun PNS, Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item