SYUHDIAMIN, - (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL ATAU TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - Syuhdiamin.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - Syuhdiamin.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - Syuhdiamin.pdf - Published Version Download (434kB) | Preview

Abstract

Penulis skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal atau tanpa pita cukai sangat penting di lakukan untuk mencegah kerugian negara, hal tersebut akan menghambat baik itu target yang di tetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. Namun pada kenyataannya negara selalu rugi akibat penjualan rokok illegal atau tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal atau tanpa pita cukai dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal atau tanpa pita cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh di analisis menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan penegakan hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Illegal Atau Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yaitu dilakukan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan penegakan hukum secara represif (penindakan). Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal atau tanpa pita cukai yang di alami oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilhana memiliki dua faktor yakni internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang di alami instansi bea cukai yaitu kurangnya personil dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor eksternal adalah kendala diluar kendali instansi bea cukai seperti kesadaran masyarkat, letak geografis, efesiensi anggaran, dan permintaan konsumen. Kata Kunci : Penegakan hukum, Pelaku Penjualan, dan Rokok Ilegal

Actions (login required)

View Item