M. FADLY DAENG YUSUF, - (2026) ANALISIS PENERAPAN PEMIDANAAN PELAKU POLIGAMI ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ( Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - M.Fadly Daeng Yusuf.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - M.Fadly Daeng Yusuf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SERAH TERIMA - M.Fadly Daeng Yusuf.pdf - Published Version Download (93kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK M.Fadly Daeng Yusuf (2025): Analisis Penerapan Pemidanaan Pelaku Poligami Ilegal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia : Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Poligami merupakan isu hukum yang kompleks di Indonesia karena bersinggungan antara hukum Islam, hukum pidana, dan hukum keluarga nasional. Secara normatif, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat utama keadilan sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisā’ ayat 3. Dalam sistem hukum positif Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 402 KUHP baru. Penerapan pemidanaan pelaku poligami illegal dapat dikenakan sanksi Ta’zir dan sanksi pidana.Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku poligami ilegal dengan menelaah direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan, di antaranya PN Bangkinang No. 280/Pid.B/2021 dan PN Dumai No. 106/Pid.B/2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 279 KUHP terhadap pelaku poligami ilegal belum konsisten. Sebagian hakim menafsirkan poligami tanpa izin sebagai pelanggaran administratif, sementara lainnya menganggap sebagai tindak pidana. Ketidaksamaan penafsiran ini menimbulkan disparitas hukum dan ketidakpastian bagi korban, terutama perempuan dan anak. Secara normatif, hukum pidana Indonesia memandang poligami ilegal sebagai pelanggaran terhadap asas monogami terbuka dan ketertiban hukum publik.Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dalam RKUHP, yang menegaskan unsur pidana bagi poligami tanpa izin pengadilan. Pembaruan ini diharapkan memperkuat keadilan substantif, perlindungan korban, dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus poligami ilegal di Indonesia. Kata kunci: Poligami ilegal, hukum pidana Indonesia, Pasal 279 KUHP, hukum Islam, Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item