TEGAR CAHYO WIBOWO, - (2026) USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN HUKUM SIPIL TURKI: KAJIAN NORMATIF UNTUK PERLINDUNGAN ANAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) 04. TESIS-TANPA BAB IV-WATERMARK-S2 HKI-22290210122-TEGAR - Tegar Cahyo W (2).pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) 05. TESIS BAB IV-WATERMARK-S2 HKI-22290210122-TEGAR - Tegar Cahyo W (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (989kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN SERAH SIMPAN KARYA - TEGAR - Tegar Cahyo W (1).pdf - Published Version Download (284kB) | Preview

Abstract

Studi komparatif ini mengeksplorasi ketentuan batasan umur dalam institusi pernikahan menurut perspektif syariat Islam yang berlaku di Indonesia dan regulasi perdata yang diterapkan di Turki. Metodologi yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan teknik analisis perbandingan sistem hukum lintas negara. Fokus kajian tertuju pada identifikasi disparitas dalam penetapan umur minimum untuk melangsungkan ikatan pernikahan, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, serta sejauh mana kedua regulasi tersebut mampu memberikan proteksi optimal terhadap anak dari ancaman praktik pernikahan di bawah umur. Temuan riset mengungkapkan bahwa regulasi Indonesia melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggariskan batasan umur minimum 19 tahun untuk kedua pasangan calon mempelai tanpa membedakan jenis kelamin. Di sisi lain, Turki berdasarkan Turkish Civil Code Nomor 4721 tahun 2001 menetapkan standar umur 18 tahun sebagai syarat legal pernikahan, meski dalam praktiknya masih memberikan ruang bagi perkawinan calon mempelai berusia 16 hingga 17 tahun melalui mekanisme persetujuan judicial. Meskipun kedua kerangka hukum telah merumuskan batasan umur secara eksplisit, namun keberadaan klausul pengecualian atau dispensasi justru berpotensi menggerogoti efektivitas perlindungan terhadap hak-hak anak. Dari dimensi teoretis, kajian ini berhasil mengidentifikasi konvergensi antara doktrin fikih tradisional mengenai konsep baligh dan rusyd dengan standar global perlindungan anak yang termaktub dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), sekaligus mengintegrasikan analisis melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen evaluasi nilai-nilai hukum Islam. Kesiapan fisiologis yang ditandai dengan fase baligh dan kematangan kognitif yang tercermin dalam konsep rusyd dan dipahami memiliki koherensi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diusung oleh CRC. Sementara itu, kerangka maqashid terutama prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) berfungsi sebagai fondasi etis dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan anak. Konklusi penelitian menegaskan bahwa diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pemberian dispensasi pernikahan, serta intensifikasi program edukasi berbasis keluarga guna memaksimalkan perlindungan terhadap anak dan merealisasikan prinsip kemaslahatan dalam sistem hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun Turki. Kata kunci: usia perkawinan, perlindungan anak, Maqashid al-Shariah, hukum perbandingan, dispensasi perkawinan, perkawinan dini.

Actions (login required)

View Item