DINA LORENZA SIREGAR, - (2025) IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESAN DALAM PENYALURAN ASPIRASI MASYRAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PERK SEI RUMBIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) BAB GABUNGAN - DINA LORENZA BR.SIREGAR Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - DINA LORENZA BR.SIREGAR Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (630kB)
Preview	Text (Pernyataan) Publikasi - DINA LORENZA BR.SIREGAR Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan transparan. Dalam konteks Desa Perk Sei Rumbia, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, fungsi tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran Badan Permusyawaratan Desa serta lemahnya komunikasi antara masyarakat dan lembaga desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta faktorfaktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Efektivias Hukum, yang menelaah pelaksanaan fungsi lembaga desa dalam konteks sosial masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat, serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Perk Sei Rumbia belum berjalan efektif. Badan Permusyawaratan Desa telah menampung aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), namun partisipasi warga masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa, minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta faktor geografis yang menyebabkan keterbatasan interaksi antara masyarakat dan lembaga desa. Kata Kunci: Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat.

Actions (login required)

View Item