ELVIRA ADRIYADI, - (2025) TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) BAB GABUNGAN - ELVIRA ADRIYADI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - ELVIRA ADRIYADI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (938kB)
Preview	Text (Pernyataan) Publikasi elvira - ELVIRA ADRIYADI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (287kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam menerima dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan kelanjutan upaya hukumnya pada tingkat banding. Permasalahan utama penelitian ini adalah munculnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024 sesuatu yang secara normatif berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan antar peradilan dalam penyelesaian sengketa kepemiluan yang dinilai melrugikan pelselrta pelmilu. Meltodel dalam pelnellitian ini adalah meltodel pelnellitian hukum normatif. Pelndelkatan yang digunakan melliputi pelndelkatan pelrundang-undangan, pelndelkatan kasus untuk melnganalisis Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dan pelndelkatan konselptual. Sumbelr data selkundelr yang belrupa bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr dan bahan hukum telrsielr. Telknik pelngumpulan data dilakukan mellalui studi kelpustakaan (Library relselarch). Data yang dipelrolelh kelmudian dianalisis selcara kualitatif delngan meltodel intelrpreltatif dan pelnalaran delduktif. Hasil pelnellitian melnunjukkan Kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri dalam pelrkara pelrdata melmang melncakup gugatan pelrbuatan mellawan hukum (PMH) belrdasarkan Pasal 1365 KUHPelrdata. Namun, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut mengadili gugatan PRIMA karena tindakan KPU yang dipersoalkan merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu. Sesuai undang-undang Pemilu, sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN, bukan melalui mekanisme perdata di Pengadilan Negeri.Pelrtimbangan hukum Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menganggap gugatan PRIMA sebagai sengketa perdata dan menilai tindakan KPU sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan ini keliru karena tindakan KPU merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu yang harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN. Kesalahan ini kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan banding yang membatalkan putusan PN serta putusan kasasi yang memperkuat putusan banding. Kata Kunci: Kewenangan, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pemilu

Actions (login required)

View Item