CAYLA DWIPA HERMANSYAH, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 111 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - CAYLA DWIPA HERMANSYAH ADMINISTRASI NEGARA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - CAYLA DWIPA HERMANSYAH ADMINISTRASI NEGARA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT SERAH TERIMA - CAYLA DWIPA HERMANSYAH ADMINISTRASI NEGARA.pdf - Published Version Download (349kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 111 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTAPEKANBARU Oleh CAYLA DWIPA HERMANSYAH NIM.12170522181 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (KLA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan status Kota Pekanbaru dari kategori Nindya menjadi tidak menerima penghargaan KLA sejak tahun 2023, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas DP3A, Dinas Sosial, LSM, masyarakat, dan anak-anak sebagai penerima dampak kebijakan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan KLA di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif. Berdasarkan teori implementasi Edward III, ditemukan bahwa komunikasi kebijakan belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak; sumber daya masih terbatas terutama pada aspek anggaran, SDM, dan sarana prasarana; disposisi pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan komitmen dan konsistensi; serta struktur birokrasi belum memiliki koordinasi lintas sektor yang kuat. Faktor utama penghambat implementasi adalah lemahnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas ramah anak, serta rendahnya partisipasi masyarakat.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat agar pelaksanaan kebijakan KLA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci : Implementasi,Kota Layak Anak

Actions (login required)

View Item