MUHAMMAD FAIZA AWANDI, - (2025) TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - MUHAMMAD FAIZA AWANDI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - MUHAMMAD FAIZA AWANDI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - MUHAMMAD FAIZA AWANDI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (179kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya membangun fondasi perkawinan yang lebih kuat dan berketahanan melalui persyaratan bimbingan pranikah. Implementasi kebijakan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan calon pengantin menjalani rumah tangga secara bertanggung jawab. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Kementrian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan, dan bagaimana tinjauan mashlahah terhadap kebijakan Kementrian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau. Informan penelitian terdiri dari kepala KUA, penghulu, serta beberapa calon pengantin yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para informan. Teknik analisis data menggunkaan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota menunjukkan komitmen pemerintah dalam membina ketahanan keluarga melalui pendidikan pranikah. Meski menghadapi kendala teknis, program ini tetap memberikan manfaat dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kesiapan berumah tangga. Sertifikat Bimwin menjadi bentuk upaya preventif dalam menekan angka perceraian dan membangun keluarga harmonis sesuai nilai Islam. Meski tidak disebut dalam nash secara eksplisit, kebijakan ini memenuhi unsur maslahah karena membawa manfaat luas dan tidak bertentangan dengan syariat. Kebijakan tersebut juga tergolong dalam kategori maslahah ḥājiyyah, yakni kemaslahatan yang berfungsi membantu dan mempermudah umat dalam menjalankan kewajiban berumah tangga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari kesulitan dan perpecahan dalam kehidupan keluarga. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari masih tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, program Bimwin perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas sarana,kesadaran calon pengantin,ketegasan penyelenggara, konsistensi narasumber, serta pengembangan program pendampingan pascanikah agar kemaslahatan yang diharapkan benar-benar terwujud Kata kunci: Mashlahah, Bimbingan Perkawinan.

Actions (login required)

View Item